Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin informasi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang mengadili sengketa hasil Pilpres 2024 tak akan bocor. Mahkamah Konstitusi mengatakan sudah ada mekanisme untuk mencegah kebocoran putusan sebelum pembacaan secara resmi dalam persidangan.
“Kita sudah punya mekanisme untuk mensterilkan RPH. Kita punya teknologi, kita punya mekanisme, kita punya sumpah, semua petugas kita tersumpah, ruang RPH juga restriktif (bersifat terbatas), tidak semua orang bisa melintas atau bahkan masuk gitu ya, semua mekanisme untuk mencegah kebocoran informasi apapun dari RPH sudah kita lakukan,” kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2024).
Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah mengambil langkah proaktif untuk menegaskan keamanan dan kerahasiaan proses rapat permusyawaratan hakim terkait sengketa Pilpres. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa semua tahapan rapat perundingan dan pertimbangan hakim tidak akan bocor ke publik.
Menanggapi kekhawatiran akan potensi kebocoran informasi yang dapat mempengaruhi integritas proses pengambilan keputusan, MK menetapkan berbagai langkah keamanan yang ketat. Langkah-langkah ini mencakup pengamanan fisik dan teknis di lingkungan MK, serta penerapan protokol ketat terhadap akses informasi yang berkaitan dengan sengketa Pilpres.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ketua MK menegaskan komitmen lembaga untuk menjaga keadilan, independensi, dan integritas dalam menangani sengketa Pilpres. Dia menekankan bahwa rapat permusyawaratan hakim merupakan tahapan krusial dalam proses pengambilan keputusan, dan keamanan serta kerahasiaan dalam proses ini harus dijaga dengan sungguh-sungguh.
Langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh MK tidak hanya bertujuan untuk menjaga kerahasiaan informasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan bukti yang disajikan secara adil dan objektif. Dengan demikian, MK berupaya memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan tetap transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Keputusan yang dihasilkan dari rapat permusyawaratan hakim MK dalam sengketa Pilpres memiliki dampak yang signifikan bagi arah politik dan hukum negara. Oleh karena itu, keamanan dan kerahasiaan dalam proses tersebut menjadi prioritas utama bagi lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
Dengan menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan dalam rapat permusyawaratan hakim sengketa Pilpres, MK berharap dapat membangun kepercayaan publik terhadap integritas dan independensinya sebagai lembaga peradilan. Langkah-langkah ini juga menjadi sebuah bentuk upaya nyata dalam memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tetap terjaga dari gangguan eksternal dan tekanan politik yang tidak relevan.